VIRAL24.CO.ID – JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan ekonomi daerah untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu dari lima negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Beberapa lembaga internasional memproyeksikan Indonesia akan menempati posisi tersebut pada 2030.
Hal itu disampaikan Bima dalam program Economic Leadership for Regional Government Leaders Angkatan IX Tahun 2025 yang digelar Bank Indonesia Institute bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Salah satu proyeksi tersebut berasal dari International Monetary Fund (IMF). Lembaga itu memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan skema Purchasing Power Parity (PPP) akan mencapai 5.486 miliar dolar AS pada 2030.
Lebih jauh, pada 2040, PDB Indonesia berbasis PPP diproyeksikan naik menjadi 12.210 miliar dolar AS dan menempatkan Indonesia di posisi ke-4 dunia. Sementara data Goldman Sachs pada 2021 menyebut total PDB riil dunia akan mencapai 227,9 triliun dolar AS pada 2050, dengan Indonesia diperkirakan berada di peringkat ke-4 melalui PDB riil senilai 6,3 triliun dolar AS.
“Kita hanya bisa menjadi negara maju, satu dari lima ekonomi terbesar di dunia, apabila keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap,” ujar Bima.
Menurutnya, ada sejumlah faktor penting untuk merealisasikan proyeksi tersebut, di antaranya:
-
Menjaga pertumbuhan ekonomi konsisten selama 10 tahun berturut-turut.
-
Meningkatkan pengelolaan investasi dan koperasi sebagai motor pemerataan serta swasembada.
-
Mendorong produksi nasional melalui pangan, industri, dan hilirisasi.
-
Menghentikan kebocoran anggaran dengan pemberantasan korupsi dan efisiensi belanja negara maupun daerah.
“Tugas Kemendagri hari ini adalah memastikan tiga hal: sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Ini yang terus kami evaluasi,” tegas Bima.
Ia menambahkan, program prioritas Asta Cita yang digagas Presiden merupakan strategi berkesinambungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disinergikan dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Program ini diharapkan mampu memanfaatkan produksi pangan lokal sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
“Jika semua program prioritas berjalan baik, maka program itu akan menjadi pengungkit ekonomi daerah,” jelasnya.
Bima juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai belum ideal. Meski pertumbuhan ekonomi tercatat positif, banyak daerah masih bergantung pada dana transfer dari pusat. “Rencana penyesuaian dana transfer ke daerah ini harus disikapi secara cermat dan bijak,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan, termasuk melalui crowdfunding. Ia menegaskan bahwa stabilitas politik merupakan kunci penguatan ekonomi. Untuk itu, Kemendagri mendorong pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) demi menjaga stabilitas sosial politik di daerah.
“Target besar kita memerlukan stabilitas politik. Kepala daerah harus hands on dan benar-benar mengendalikan stabilitas politik di wilayahnya,” tandas Bima.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah, anggota DPRD provinsi, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kemendagri. (V24/M.Rambe)
