VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp674 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota se-Sumut. Dana ini merupakan sebagian dari utang DBH Pemprov Sumut untuk tahun anggaran 2023–2024.
Penyerahan dilakukan secara simbolis di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, Jumat (8/8/2025). Kegiatan ini dihadiri seluruh bupati/wali kota se-Sumut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Dengan disalurkannya DBH ini, pemerintah kabupaten/kota bisa menyelesaikan pembayaran ke pihak ketiga yang sebelumnya tertunda dan memperlancar pelaksanaan program-program pembangunan, baik dari pusat, provinsi, maupun daerah,” ujar Bobby Nasution.
Gubernur Bobby menyampaikan bahwa total utang DBH Pemprov Sumut untuk tahun 2023 dan 2024 mencapai Rp2,2 triliun (Rp295 miliar pada 2023 dan Rp1,8 triliun pada 2024). Bila digabungkan dengan DBH tahun berjalan (2025), maka total keseluruhan utang DBH ke kabupaten/kota menjadi sekitar Rp3,5 triliun.
“Kita berkomitmen menyelesaikan seluruh utang ini di tahun 2025. Dengan begitu, kita bisa bekerja lebih baik, lebih bersinergi, dan kompak membangun Sumatera Utara,” tegasnya.
Namun, Bobby menegaskan bahwa tidak semua kabupaten/kota akan menerima DBH 100% pada penyaluran tahap ini. Penyaluran sebagian akan dilakukan secara bertahap (termin) bagi daerah yang belum memenuhi sejumlah indikator penting.
Adapun pertimbangan utama dalam penentuan persentase penyaluran DBH meliputi Kepatuhan terhadap dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), Dukungan terhadap program nasional dan provinsi, Capaian indikator makro pembangunan daerah, Pelaporan hasil evaluasi dan inovasi pembangunan Aspek keuangan seperti Penetapan Perda APBD tepat waktu, Realisasi mandatory spending, Kesesuaian program daerah dengan prioritas pusat dan provinsi.
“Kami tidak sedang menahan dana. Pemerintahan itu berjenjang. Setiap daerah punya program sendiri, tapi juga ada program provinsi dan nasional yang harus dikerjakan bersama. Sayangnya, masih ada daerah yang belum menunjukkan dukungan penuh,” kata Bobby.
Penyerahan DBH ini diharapkan tidak hanya memperlancar pembangunan, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mewujudkan pemerintahan yang solid dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (V24/RT)
