VIRAL24.CO.ID – JAKARTA -Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini dinilai penting, terutama di daerah yang harga berasnya masih tinggi. Pemda diharapkan memastikan penyaluran beras SPHP hingga ke tingkat desa.
Imbauan itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Rapat tersebut digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Tomsi menjelaskan, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat pada minggu ketiga Agustus 2025 dibanding minggu sebelumnya. Pada minggu kedua, kenaikan harga terjadi di 193 kabupaten/kota, sementara pada minggu ketiga bertambah menjadi 200 kabupaten/kota. Meski begitu, jumlah daerah yang harga berasnya turun juga naik, dari 50 menjadi 54 kabupaten/kota.
Menurut Tomsi, Pemda memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penyaluran SPHP. Data Bulog menunjukkan sekitar 50 persen keberhasilan distribusi sejauh ini didukung oleh Pemda, selain peran kementerian dan lembaga terkait. Dukungan tersebut diwujudkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) maupun outlet milik Pemda.
“Tolong cek betul, upayakan operasi pasar atau SPHP ini bisa sampai ke desa atau kelurahan, tidak hanya sebatas di kecamatan,” tegasnya.
Ia juga memberi masukan kepada Bulog agar melibatkan Pemda dalam membantu pedagang kecil yang kesulitan menggunakan aplikasi Klik SPHP, platform untuk mengakses beras SPHP. Kendala itu muncul karena keterbatasan jaringan internet, keterampilan digital, dan ketersediaan smartphone di kalangan pedagang kecil.
Tomsi menyarankan agar selain melalui aplikasi, pembelian oleh pengecer difasilitasi juga secara manual dengan ketentuan tertentu. “Karena ini salah satu kesulitan pedagang kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tolong segera diambil kebijakan, dilaporkan ke Pak Kabulog, dan segera disosialisasikan teknisnya, jangan berlama-lama,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai Pemda dapat dilibatkan sebagai penanggung jawab atau person in charge (PIC) penyaluran SPHP di tingkat kecamatan. Meski Bulog sudah menempatkan PIC di masing-masing pasar, jumlah personel di lapangan terbatas. Oleh karena itu, Pemda diminta aktif berkoordinasi.
“Bagi pemerintah daerah, saya minta tolong untuk sama-sama jemput bola. Kalau Bulog belum menghubungi, Pemda yang menghubungi Bulog,” ujarnya.
Tomsi menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam mengatasi kendala teknis distribusi beras SPHP. “Kita harus terus berjuang sekeras-kerasnya. Teman-teman Bulog, jangan lelah,” katanya.
Sebagai informasi, rapat tersebut juga menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto, serta Tenaga Ahli Utama KSP Bidang Perekonomian dan Pangan Bodro Pambuditomo. Turut hadir secara virtual pejabat dari kementerian dan lembaga terkait lainnya. (V24/M.Rambe)
