VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Program Jaminan Stabilitas Komoditas Pangan (JASKOP) yang digagas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dinilai harus memiliki target yang jelas dan indikator terukur dalam menekan laju inflasi pangan. Tanpa hal tersebut, program ini dikhawatirkan hanya menjadi jargon politik tanpa menyentuh persoalan harga di pasar.
Asisten Ekonomi Pembangunan Pemprov Sumut, Effendy Pohan, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas komoditas pangan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pemerintah hadir untuk memastikan hasil produksi petani terserap, terdistribusi dengan baik, serta tidak menimbulkan gejolak harga yang dapat memicu inflasi maupun deflasi.
“Harapan kita dengan JASKOP ini, harga di tingkat petani dapat terjaga dan distribusi produksi di Sumut berjalan baik. Pemerintah provinsi hadir untuk menjamin hal itu, agar tidak terjadi gejolak harga,” ujar Effendy dalam paparannya di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (18/9).
Ia menekankan bahwa pangan merupakan isu strategis yang sejak awal telah menjadi bagian dari visi misi Gubernur Sumut dalam RPJMD. Sejumlah program pun telah diluncurkan sejak Agustus 2025, seperti pembentukan tim khusus pengendali harga, pembangunan Solar Dryer Dome (SDD), hingga penerapan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) cabai merah.
Namun, Effendy mengakui pemerintah tidak sepenuhnya mampu mengendalikan harga di pasar. Terus terang pemerintah tidak bisa mengendalikan semua ini. Jangan di Sei Sikambing, Pasar Senin pun tidak bisa dikendalikan. Ini hukum pasar. Tapi di tingkat petani, itulah yang bisa kita kendalikan, jelasnya.
Saat ini, Program JASKOP melibatkan enam pemangku kepentingan besar, yakni Dirga Surya, Mitra Inti, Indomaret, Alfamart, Brastagi, dan Bumi Rempah. Selain itu, kontrak farming dengan 10 kelompok tani juga mulai dijalankan. Salah satunya telah berjalan di Batubara oleh PPN, sementara sembilan lainnya akan difasilitasi Pemprov Sumut.
Meski demikian, publik masih meragukan efektivitas program ini. Pasalnya, JASKOP baru dimulai pada Agustus sehingga dinilai membutuhkan waktu lebih panjang untuk menunjukkan hasil nyata. Jika target penurunan inflasi tidak tercapai, program ini rawan dianggap hanya sebagai pencitraan.
Effendy menambahkan, tahun depan ke-10 kelompok tani tersebut akan dievaluasi dan berpotensi menjadi induk bagi kelompok lain. Namun, ia belum menjelaskan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program. Tidak perlu disusun tiap tahun, nanti kelompok ini bisa jadi induk bagi yang lain, katanya. (V24/Red)
