Inspektorat Sumut Diduga Jadi Alat Intimidasi, LIPPSU Desak APH Bertindak

  • Bagikan

VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Kinerja Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menuai sorotan tajam publik. Alih-alih menjadi figur penegak integritas birokrasi, ia justru diduga terlibat dalam praktik tidak sehat di balik pemeriksaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, menilai Sulaiman Harahap tidak pantas berlagak bersih seolah menjadi sosok paling suci dalam menertibkan aparatur.

“Banyak kasus Sulaiman ada di tangan saya. Jangan dia berlagak bersih. Saya menduga ada tim intimidasi yang dipakainya untuk menekan ASN,” ujar Azhari kepada wartawan di Medan, Kamis (18/9/2025).

Azhari mencontohkan kasus pencopotan Ismail Lubis dari jabatan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Muhammad Ildrem Sumut. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal itu disebut-sebut menjadi korban pemerasan oleh oknum Inspektorat Sumut senilai Rp500 juta terhadap seorang pejabat. Ismail Lubis kemudian dipaksa mengembalikan uang tersebut.

“Itu pemerasan namanya. Kalau tidak dibayar, maka dia (Ismail Lubis) akan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Cara seperti ini bukan pembinaan, melainkan penekanan,” tegas Azhari.

Ia menambahkan, dugaan serupa juga dialami sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut. Oknum Inspektorat disebut mencari-cari kesalahan ASN untuk dijadikan dasar pencopotan jabatan.

“Mereka digiring ke sudut seolah bersalah, padahal motifnya jelas: tekanan dan pemerasan,” ujarnya.

Menurut Azhari, pola ini memperlihatkan Inspektorat tidak lagi berfungsi sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan, melainkan berubah menjadi alat intimidasi politik dan kepentingan tertentu.

“Kalau benar dugaan ini, Inspektorat sudah menyalahgunakan mandatnya,” katanya.

LIPPSU mendesak Gubernur Sumut, Bobby Nasution, maupun aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan praktik intimidasi dan pemerasan di tubuh Inspektorat.

“Jangan sampai lembaga yang seharusnya jadi garda pengawas justru berubah menjadi mesin tekanan,” pungkas Azhari. (V24/Red-01)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *