VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, akan menyalurkan sekitar 15.700 ton beras murah melalui operasi pasar. Langkah ini diambil untuk mengintervensi harga beras agar kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bobby dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman No. 41 Medan, Rabu (20/8/2025) malam. Rakor juga dihadiri para kepala daerah se-Sumut.
Bobby menjelaskan, Pemprov Sumut telah berkoordinasi dengan Bulog untuk melaksanakan operasi pasar secara serentak di seluruh kabupaten/kota.
“Secara umum, ada 15.700 ton beras yang akan dibagikan untuk intervensi pasar dari Bulog. Bisa dijual dengan harga maksimal Rp13.100 per kilogram. MoU dengan Bulog sudah kita lakukan untuk operasi pasar ini,” kata Bobby.
Bulog menargetkan operasi pasar digelar rutin di setiap kabupaten/kota. Bobby meminta pemerintah daerah menyiapkan skema pelaksanaan pasar murah.
“Kalau masing-masing daerah mengambil 500 ton, sudah bisa kita jalankan operasi pasar serentak. Tinggal teknisnya, Pemkab/Pemko perlu menandatangani MoU dengan Bulog,” jelasnya.
Bobby juga menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas di Sumut yang justru diproduksi di daerah itu. Salah satu penyebabnya, hasil panen banyak dikirim ke luar provinsi seperti Riau dan Aceh, sehingga kebutuhan di Sumut tidak tercukupi.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menegaskan dukungan pemerintah daerah dapat mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hal ini diyakini akan membuat harga lebih stabil. Penyaluran dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, koperasi desa/kelurahan, gerai pangan binaan pemda, BUMN pangan, rumah pangan kita (RPK), hingga swalayan atau toko ritel modern.
“Dengan memaksimalkan penyaluran SPHP, target 600 ton per hari sudah terealisasi dan bisa mempercepat distribusi ke masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa Indonesia kini menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah basis data tunggal berisi informasi sosial-ekonomi seluruh penduduk. DTSEN menjadi acuan utama program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat.
“Tujuannya untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Data di BPS kini terintegrasi dengan Dukcapil dan data kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial, sehingga semua mengacu pada BPS,” jelas Amalia.
Amalia menambahkan, BPS juga akan mengumpulkan data terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) guna memantau perkembangan serta potensi daerah, sekaligus menjadi dasar kebijakan ekonomi yang lebih efektif.
“Kita bisa berkolaborasi memperbarui DTSEN mulai dari kabupaten/kota. Aplikasi untuk pemutakhiran disiapkan pusat, sementara teknisnya diserahkan ke daerah bersama BPS setempat,” tambahnya.
Ia mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut dan seluruh pemda dalam pengumpulan data tersebut, karena hasilnya akan sangat bermanfaat bagi daerah masing-masing.
Turut hadir dalam rakor, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudi B. Hutabarat, Kepala BPS Sumut Asim Saputra, serta para kepala daerah se-Sumut. Gubernur Bobby turut didampingi Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kepala Bapelitbang Sumut Dikky Anugerah, dan sejumlah pejabat lainnya. (V24/RT)
