VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Bayang-bayang kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut) kini mengarah pada Kepala Bappelitbang Sumut, Dikki Anugerah, yang baru saja dilantik Gubernur Bobby Nasution.
Sebelum dilantik, Dikki sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Padangsidimpuan bersama 13 saksi lainnya. Informasi yang dihimpun, peran Dikki dalam kasus ini disebut cukup dominan, terutama terkait pergeseran anggaran proyek jalan yang tidak tercantum dalam APBD 2025.
Dugaan inilah yang membuat penyidik KPK memberi perhatian khusus padanya, meski saat itu Bappelitbang masih dipimpin Kepala Badan Alfi Syariza.
“Dikki sebagai sekretaris justru lebih tahu jalur teknis. Dari perencanaan, input sistem, hingga pergeseran pos anggaran. Itu sebabnya dia yang diperiksa, bukan Kepala Badan,” kata pengamat hukum sekaligus Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan (Puspha) Sumut, Muslim Muis, Selasa (26/8/2025).
Kasus yang menyeret Kadis Bina Marga Sumut, Topan Ginting, berawal dari program pembangunan jalan yang tidak tercantum dalam APBD 2025. Indikasi adanya “jalan siluman” memperkuat dugaan bahwa Bappelitbang ikut berperan dalam meloloskan anggaran melalui mekanisme pergeseran.
Menurut Muslim, jika terbukti, Dikki dapat dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor karena menyalahgunakan kewenangan jabatan dalam mengubah pos anggaran hingga menimbulkan kerugian negara.
“Posisi sekretaris sangat strategis. Dia bisa mengatur arus administrasi anggaran, dan itu yang sedang didalami KPK,” jelasnya.
Dari hasil penyidikan KPK, kasus ini berkaitan dengan proyek pembangunan jalan di beberapa wilayah Sumut dengan nilai sekitar Rp231 miliar. Sebagian besar proyek diduga menjadi bancakan suap dan gratifikasi yang melibatkan Topan Ginting serta sejumlah kontraktor.
Muslim mendorong KPK untuk mengusut sejauh mana keterlibatan Dikki dalam perkara ini.
“Pertanyaannya, sejauh mana peran dia? Kalau hanya korban dari atasannya, maka Kepala Bappelitbang juga harus diperiksa. Tapi kalau diperiksa untuk membuka tabir, jelas ada yang ingin diungkap. Kalau justru diperiksa untuk menutup, berarti dia ikut terlibat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar Dikki tidak dijadikan kambing hitam.
“Harus diungkap sejauh mana keterlibatannya. Masak seorang sekretaris bisa berperan dominan tanpa restu atasan?” tegasnya.
Terkait pelantikan Dikki, Muslim menilai keputusan Gubernur Bobby Nasution menimbulkan risiko politik besar.
“Dengan melantik Dikki yang masih berstatus terperiksa, justru semakin terlihat siapa orang kuat di balik perkara ini,” ujarnya.
“Jika Dikki benar-benar ditetapkan tersangka, maka bukan hanya Bappelitbang yang kehilangan legitimasi, tetapi juga kepemimpinan Bobby akan tercoreng di mata publik,” pungkas Muslim. (V24/Red)
