VIRAL24.CO.ID – KISARAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Rabu malam (20/8/2025). Rapat dipimpin Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dan dihadiri para bupati/wali kota se-Sumut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Dr. Rudi Brando Hutabarat.
Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk menyamakan langkah pemerintah daerah, lembaga statistik, lembaga moneter, dan penyedia cadangan pangan. Fokus utama rapat membahas arah pertumbuhan ekonomi Sumut, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat sinergi melalui Program Pangan Murah Bulog Sumut yang akan digelar serentak di seluruh kabupaten/kota.
Gubernur Bobby Nasution menegaskan, pertumbuhan ekonomi daerah harus ditopang investasi, pengendalian inflasi, dan stabilitas pangan. Dengan target pertumbuhan 6,8%–7,2% dan kebutuhan investasi mencapai Rp53 triliun, pemerintah daerah dituntut menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan daya beli masyarakat. “Ketersediaan pangan dan stabilitas harga beras adalah kunci. Karena itu, sinergi dengan Bulog, BI, dan BPS sangat penting untuk menopang arah kebijakan ekonomi daerah,” ujarnya.
Kepala Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, memastikan stok beras di Sumut dalam kondisi aman dan siap didistribusikan sesuai kebutuhan daerah. “Program Pangan Murah bukan hanya menjaga ketersediaan beras, tetapi juga upaya nyata menahan gejolak harga agar tidak membebani masyarakat. Peran pemerintah daerah sangat menentukan agar distribusi tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2024 sebesar 5,03%. Ia menekankan perlunya strategi pembangunan yang lebih merata antarwilayah. “Pertumbuhan Sumut solid, tapi kita perlu mengurangi disparitas dan memperkuat sektor produktif. Dengan basis data yang kuat, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan tepat sasaran untuk menjaga pertumbuhan sekaligus menekan inflasi,” katanya.
Amalia juga menegaskan, BPS mendapat amanah dari Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Inpres ini menjadi pedoman memperbaiki penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan agar lebih tepat sasaran, terarah, dan terpadu. Ke depan, BPS membuka peluang kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperbarui data DTSEN berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Bagi Kabupaten Asahan, rapat ini menjadi momentum mempertegas kontribusi sebagai salah satu penopang ekonomi Sumut, dengan PDRB ADHB Rp57,4 triliun (peringkat ke-5 provinsi). Asahan berkomitmen memperkuat sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan sebagai motor pertumbuhan sekaligus mendukung pengendalian inflasi.
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menegaskan komitmen tersebut dalam forum. “Asahan siap mendukung langkah Pemprov Sumut menjaga stabilitas ekonomi. Dengan potensi sektor riil, perbaikan layanan publik, dan dukungan kebijakan fiskal, kami optimistis Asahan dapat memperluas kontribusi terhadap ekonomi Sumut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Pemkab Asahan, antara lain Kepala Bapperida, Kepala BKAD/Bappenda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, sebagai bentuk dukungan teknis terhadap kebijakan ekonomi makro yang dibahas. (RE)
