VIRAL24.CO.ID – JAKARTA – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus dalam dugaan keterlibatan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap eks Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting, semakin kencang disuarakan aktivis antikorupsi.
Dari atas mobil komando, Ketua Umum Jaga Marwah Edison Tamba alias Edoy mendesak KPK memanggil Bobby Nasution dan Erni Sitorus selaku pimpinan eksekutif dan legislatif Sumut. Ia menuding keduanya turut bertanggung jawab atas pengelolaan APBD Pemprov Sumut yang disebut sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Dalam kasus OTT eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, ada pergeseran anggaran signifikan ke Dinas PUPR mencapai Rp1,3 triliun, salah satunya untuk proyek jalan di Tabagsel yang terbukti KKN. Bobby sebagai penanggung jawab dan Erni sebagai pengawas dinilai gagal, terbukti dengan adanya OTT KPK,” ujar Edoy.
Ia juga menyoroti hubungan erat legislatif-eksekutif di Sumut yang dianggap memperkuat dugaan praktik KKN serta mengabaikan fungsi pengawasan DPRD. Menurutnya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pergeseran anggaran dengan Topan Ginting tidak pernah terlaksana karena yang bersangkutan merasa dilindungi.
Selain itu, Edoy menyebut tim Korsupgah KPK kesulitan mendapatkan data penggunaan APBD Sumut. “Ini jadi penguat dugaan terjadinya OTT,” tegasnya.
Edoy juga mengingatkan KPK terkait rekam jejak Erni Sitorus. Ia menyinggung dugaan gratifikasi 1 unit mobil Alphard yang disita KPK pada Oktober 2021 dalam kasus korupsi DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang menyeret ayahnya, mantan Bupati Khairudinsyah Sitorus alias Buyung.
“Meski ayah dan anak, jabatan eksekutif membelikan mobil atas nama anggota legislatif, itu jelas gratifikasi. Kami minta KPK membuka kembali dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Erni Sitorus,” jelas Edoy.
Ia juga menyinggung dugaan peran Khairudinsyah dalam mendukung pencalonan Erni hingga akhirnya duduk di DPRD Sumut dari Dapil Labuhanbatu Raya, serta melanjutkan dinasti politik melalui anaknya yang kini menjabat Bupati Labura.
Di akhir orasinya, Edoy menegaskan agar KPK tidak tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi. Ia mengutip pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta aparat berani menindak siapa pun, termasuk kader Gerindra.
“Jangan biarkan publik menilai pimpinan KPK lemah karena tidak berani memanggil Gubernur Sumut dan Ketua DPRD Sumut. Segera panggil keduanya demi keseriusan penanganan kasus ini,” pungkasnya.
Usai berorasi, Edoy bersama perwakilan Jaga Marwah diterima Humas KPK, Prayoga. Ia menyatakan aspirasi massa akan disampaikan kepada pimpinan dan Deputi Penindakan KPK.
“Terkait laporan Jaga Marwah di Dumas KPK tentang Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus, akan kami tindaklanjuti dan teruskan ke pimpinan,” kata Prayoga. (V24/M.Rambe)
