VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menanggapi tudingan bahwa kelompok relawannya, Boby Lovers, menjadi ‘makelar proyek’ dengan mengatasnamakan dirinya di sejumlah pemerintah daerah di Sumut.
Bobby menegaskan, jika benar ada relawan yang bertindak demikian dan meresahkan para bupati, wali kota, atau kepala dinas, maka aparat penegak hukum (APH) dipersilakan untuk memeriksa.
“Silakan saja diperiksa,” ujarnya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (12/8/2025).
Bobby juga membantah memberi perintah kepada relawan untuk melakukan aktivitas tersebut. Saat disinggung lebih jauh, ia hanya menjawab singkat, “Diperiksa aja,” sambil menundukkan kepala dua kali.
Sejumlah pihak menuding relawan pendukung Bobby dan Surya saat Pilgub Sumut 2024 itu telah menjadi perantara proyek di hampir semua pemda di Sumut, khususnya di sektor jasa konstruksi. Aktivitas tersebut disebut mulai terlihat sejak Topan Obaja Putra Ginting dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Sumut.
Bahkan setelah Topan Ginting ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan sebagai tersangka, aksi kelompok ini disebut semakin agresif.
Sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkap, kelompok tersebut meminta komisi 22 persen dari nilai proyek yang didapat, lalu menjual kembali pekerjaan itu kepada pihak lain.
“Sah saja kalau mau berbisnis, tapi jangan menjual nama gubernur atau menggunakan ‘tangan’ APH untuk mendapatkan proyek,” kata sumber itu, Rabu (6/8/2025).
Ia menambahkan, salah satu daerah yang paling terasa pengaruh kelompok ini adalah Kabupaten Deli Serdang. “Kalau sudah seperti itu, pembangunan yang sesuai visi misi kepala daerah sulit terwujud. Di Sumut, khususnya Deli Serdang, belum ada kegiatan yang berjalan optimal,” ujarnya.
Terpisah, Bendahara Boby Lovers Kabupaten Deli Serdang, Dedi Siswanto, membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan pihaknya tidak pernah membawa nama organisasi atau Gubernur Bobby untuk mengurus proyek.
“Kok bisa kayak gitu ya. Sampai saat ini kami tidak pernah membawa bendera Boby Lovers,” kata Dedi, Jumat (8/7/2025).
Dedi justru mengarahkan isu ini ke tingkat provinsi. “Kalau di provinsi, soal cerita makelar proyek ini kami sudah dapat info. Untuk BBL (Barisan Boby Lovers) itu sudah garis merah,” ujarnya, tanpa menjelaskan maksudnya.
Ia mengaku memilih tidak aktif dalam kegiatan Boby Lovers Sumut, termasuk acara di Kabupaten Dairi baru-baru ini. “Makanya kami pun heran kenapa informasi ini dialamatkan ke kami,” katanya.
Dedi juga membantah tuduhan mematok komisi 22 persen atau melibatkan APH untuk menekan kepala daerah maupun kepala dinas demi mendapatkan proyek. (V24/Red)
